Masih banyak persoalan lain yang akan saya uraikan secara lebih rinci pada tulisan berikutnya. Harapan saya, pembahasan tersebut dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola industri reklame di Jakarta.
Menurut pandangan saya, akar persoalan industri reklame bukan semata-mata terletak pada banyaknya jumlah reklame yang berdiri, melainkan pada lemahnya pengendalian pasokan, belum optimalnya sistem pengawasan, serta belum konsistennya penegakan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
Intinya, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) bersama Jakarta Asset Management Center (JAMC) diharapkan dapat menjalankan peran sebagai regulator utama dalam pengelolaan aset reklame milik daerah. Peran tersebut harus diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh penyelenggara reklame, baik pemerintah, BUMD, maupun swasta, mematuhi regulasi yang sama tanpa adanya perlakuan yang berbeda (equal enforcement).
