Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPR RI juga telah menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kebijakan ini. Mereka mempertanyakan akuntabilitas tindakan PPATK dan meminta penjelasan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan keresahan publik.
Kita tentu mendukung pemberantasan kejahatan keuangan dan pencucian uang. Tapi langkah-langkah yang diambil harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak melanggar hak dasar finansial masyarakat.
Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, perlu segera mengevaluasi kinerja dan kepemimpinan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sebab, jika kebijakan seperti ini dibiarkan, maka bukan hanya reputasi perbankan yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kembali peribahasa: “Buruk rupa cermin dibelah,” beserta maknanya.
