H. Marwan menyampaikan, mengenai Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, karena investasi merupakan salah satu indikator penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sukabumi maka perlu segera menetapkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui peraturan daerah sebagaimana diperintahkan undang-undang, terangnya.
Selanjutnya, berkenaan Raperda perlindungan hak masyarakat hukum adat khususnya perlindungan hak ulayat atas sumber air, menurutnya bahwa, Pemkab Sukabumi sudah memiliki peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2024 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun demikian Pemkab Sukabumi menyambut baik atas inisiasi raperda tentang pengetahuan tradisional dalam penetapan kawasan perlindungan mata air.
