“Raperda ini semoga dapat menjadi langkah preventif atau upaya pencegahan dan penanggulangan kasus penyalahgunaan, pengedaran narkotika di daerah Cirebon khususnya,” ujarnya.
Sementara Ketua Pansus Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, Ahmad Syauqi SSy MH, menyampaikan substansi peraturan tersebut terdiri dari 13 Bab 62 Pasal.
“Setelah dibahas intensif oleh pansus dan TAPD, kami setuju raperda ini untuk diparipurnakan dan disetujui Walikota untuk ditetapkan menjadi perda,” kata Syauqi saat laporan pansus.
Sementara, Pelaksana Tugas Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati MAP menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan pansus yang telah menyelesaikan pembahasan tiga usulan raperda. Ia juga turut menilai urgensi ketiga raperda memang begitu dibutuhkan di Cirebon.
“Saya melihat kebutuhan pesantren begitu tinggi, begitu pun persoalan narkotik dan sejenisnya kota Cirebon ini betul-betul sebuah perhatian di beberapa titik wilayah perlu penanganan yang sinergis antara dinas terkait, kepolisian dan aparatur di wilayah Cirebon dan sekitarnya, begitu pun dengan disabilitas,” katanya.
