• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, September 21, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat

Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat

Asep Budi by Asep Budi
21 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta,  BEDAnews.com

Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat untuk dapat meningkatkan sistim pelayanan terhadap masyarakat, dibuka Mendikbud Anies Baswedan bersama Sekjen Didi Suhardi, dihadiri staf khusus Presiden Johan Budi dan mantan humas Kominfo Suprawoto serta jajaran humas Kemdikbud,  diikuti peserta sebanyak 173 orang  berlangsung selama 2 hari, di Le Meridien Jakarta, Kamis kemarin.

Mendikbud Anies Baswedan mengemukakan, peran kehumasan Kemdikbud harus dapat meningkatkan pelayanan bidang pendidikan terhadap masyarakat, khususnya terhadap warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan akademis, hingga keinginan masyarakat dapat terpenuhi, dan akan memperoleh kepuasan nanti . 

BeritaTerkait

TNI Fair 2026, Stand Pusterad Dipadati Ribuan Pengunjung Hadirkan Edukasi dan Beragam Inovasi

21 September 2026

Perwatusi Gaspol, Siapkan Instruktur Senam untuk Lawan Osteoporosis

21 September 2026

Selain itu, pihak kehumasan Kemdikbud jika dalam melayani terhadap masyarakat namun tidak menguasai masalah, jangan secara langsung memberikan jawaban secara tidak benar dan akurat, serta terjadi kesalahan akan menambah masalah lain nanti.

Menurutnya, masyarakat  yang berada didaerah jauh dari pusat, harus mendatangani Kementrian Pendidikan saat membutuhkan keperluan bidang akademis, selain untuk dapat memenuhi keperluan diri juga mewakili keluarga dengan mengeluarkan biaya cukup besar.  Namun jika pelayanan kurang maksimal terhadap masyarakat, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan menjadi kecewa.

Untuk itu, pihak Kementrian Pendidikan harus dapat meningkatkan pelayanan secara professional, untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap masyarakat. Adanya otonomi daerah dimana kewenangan bidang pendidikan, yang diserahkan kepada pemerintah daerah selama ini, yang seharusnya dapat ditangani pemda,  namun jika terjadi kasus masalah pendidikan, masyarakat selalu mengadukan kasusnya kepada pusat Kementrian Pendidikan.  (Shp)  

Previous Post

Tidak Dapat Dipungkiri, Pengaruh Global Rasa Nasionalisme Cenderung Menurun

Next Post

MUI: Menolak LGBT Tapi Perlu Dihormati

Related Posts

TNI-POLRI

TNI Fair 2026, Stand Pusterad Dipadati Ribuan Pengunjung Hadirkan Edukasi dan Beragam Inovasi

21 September 2026
Ragam

Perwatusi Gaspol, Siapkan Instruktur Senam untuk Lawan Osteoporosis

21 September 2026
TNI-POLRI

Peringati HUT Ke-81 TNI, Kodam III/Siliwangi Gelar Bakti Sosial Kesehatan di RS Dustira

21 September 2026
TNI-POLRI

Sambut HUT Ke-81 TNI 2026, Kodim 0802/Ponorogo Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako

21 September 2026
TNI-POLRI

Bersih-Bersih Sungai oleh Kodim Ponorogo Bersama Unsur Terkait, Dalam Rangka HUT ke81 TNI

21 September 2026
TNI-POLRI

KASAL DAMPINGI PANGLIMA TNI, LEPAS RIBUAN PESERTA TNI RUN 2026

21 September 2026
Next Post

MUI: Menolak LGBT Tapi Perlu Dihormati

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021