• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat

Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat

Asep Budi by Asep Budi
21 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta,  BEDAnews.com

Rakor Koordinasi Informasi Layanan Masyarakat untuk dapat meningkatkan sistim pelayanan terhadap masyarakat, dibuka Mendikbud Anies Baswedan bersama Sekjen Didi Suhardi, dihadiri staf khusus Presiden Johan Budi dan mantan humas Kominfo Suprawoto serta jajaran humas Kemdikbud,  diikuti peserta sebanyak 173 orang  berlangsung selama 2 hari, di Le Meridien Jakarta, Kamis kemarin.

Mendikbud Anies Baswedan mengemukakan, peran kehumasan Kemdikbud harus dapat meningkatkan pelayanan bidang pendidikan terhadap masyarakat, khususnya terhadap warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan akademis, hingga keinginan masyarakat dapat terpenuhi, dan akan memperoleh kepuasan nanti . 

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Selain itu, pihak kehumasan Kemdikbud jika dalam melayani terhadap masyarakat namun tidak menguasai masalah, jangan secara langsung memberikan jawaban secara tidak benar dan akurat, serta terjadi kesalahan akan menambah masalah lain nanti.

Menurutnya, masyarakat  yang berada didaerah jauh dari pusat, harus mendatangani Kementrian Pendidikan saat membutuhkan keperluan bidang akademis, selain untuk dapat memenuhi keperluan diri juga mewakili keluarga dengan mengeluarkan biaya cukup besar.  Namun jika pelayanan kurang maksimal terhadap masyarakat, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan menjadi kecewa.

Untuk itu, pihak Kementrian Pendidikan harus dapat meningkatkan pelayanan secara professional, untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap masyarakat. Adanya otonomi daerah dimana kewenangan bidang pendidikan, yang diserahkan kepada pemerintah daerah selama ini, yang seharusnya dapat ditangani pemda,  namun jika terjadi kasus masalah pendidikan, masyarakat selalu mengadukan kasusnya kepada pusat Kementrian Pendidikan.  (Shp)  

Previous Post

Tidak Dapat Dipungkiri, Pengaruh Global Rasa Nasionalisme Cenderung Menurun

Next Post

MUI: Menolak LGBT Tapi Perlu Dihormati

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

MUI: Menolak LGBT Tapi Perlu Dihormati

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021