Napak tilas dilakukan dengan melakukan doa bersama di makam bersejarah Ki Marhaen dan makam istri kedua Bung Karno, Ibu Inggit Garnasih, hingga penjara Banceuy disambut oleh para pengurus LGP di Kota Bandung.
Menanggapi usulan pemilu ditunda, menurut Ketua Dewan Pembina LGP itu Inkonstitusional. “Presiden, MPR, DPR-RI, DPD, DPRD, itu kan dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, kalau perpanjangan dilakukan sama aja mengkhianati Konstitusi UUD 1945,” imbuhnya.
“Jangan karena motif politik Ketum partai-partai terancam di parlement treshold punya ide penundaan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar Konstitusi yang berakibat fatal,” tegasnya.
Ditambahkannya Negara hari ini tidak ada status Darurat yang menjadi dasar untuk berfikir diluar Norma Konstitusi. “Dan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur Penundaan Pemilu,” pungkas M2. (Red).
