Facrul menambahkan, kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal. Potensi sumber daya cukup besar, namun kondisi infrastruktur sangat minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah.
”Minimnya infrastruktur di wilayah perbatasan mengakibatkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya,” lanjutnya.
Sementara itu Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, Alirman Sori mempertanyakan bagaimana peran serta masyarakat di daerah perbatasan dalam penjagaan wilayah perbatasan. “Jika penjagaan wilayah perbatasan hanya mengandalkan prajurit TNI tidaklah cukup jika dibanding dengan luas wilayah perbatasan di Indonesia,” ujarnya.
