Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Andika Prakasa menjelaskan bahwa, permasalahan perbatasan seringkali terjadi overlap claim. “Permasalahan perbatasan secara geografis masih overlap claim, sehingga perbedaan versi ini melahirkan pelanggaran hukum menurut versi kita, namun menurut negara tetangga bukanlah suatu pelanggaran,” jelas Andika.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa, penyelesaian perbedaan claim batas negara memang tidak mudah. Pemerintah perlu mendorong percepatan penyelesaian segmen batas wilayah negara yang belum selesai itu.
Ia menambahkan, Pemerintah perlu meningkatkan patroli dan meningkatkan dukungan alokasi anggaran TNI di wilayah perbatasan.
Diakhir rapat, Fachrul mengatakan bahwa, Komite I DPD RI sepakat dengan Panglima TNI untuk menjalin kerjasama dan kemitraan strategis dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara dan penyelesaian konflik-konflik di daerah. (Red/Tim).
