*Cegah Kebuntuan Aspirasi*
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai, dibandingkan harus memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang, Rabu (11/11/2026).
