Terkait pembiayaan, Agung menjelaskan bahwa, pelaksanaan pengadaan teknis dapat dilakukan lembaga independen dengan anggaran yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, sesuai mekanisme APBN.
“Anggaran khusus untuk fungsi pengawasan, monitoring, penilaian, tindakan korektif, serta digitalisasi layanan konsultasi, pengaduan, pelaporan netralitas ASN dan permohonan seleksi jabatan harus disiapkan secara memadai agar independensi operasional terjamin,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Agung menegaskan bahwa, desain lembaga pengawas merit yang kuat dan independen sepenuhnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Ia menyoroti Asta Cita Ke-4 tentang penguatan pembangunan SDM, serta Asta Cita Ke-7 mengenai reformasi politik, hukum dan birokrasi serta penguatan “pencegahan” korupsi, sebagai pijakan strategis bagi pembentukan lembaga pengawas merit yang efektif.
