“Pentingnya kewenangan lembaga dalam mengatur penunjukkan provider seleksi jabatan, yang selama ini ditentukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Seharusnya, lembaga independen perlu memiliki otoritas untuk menetapkan dan menunjuk lembaga asesor kompetensi serta menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) yang kapabel dan independent, termasuk hasil assessment, rekam jejak, dan data talenta wajib diverifikasi oleh lembaga independen sebelum mengusulkan tiga kandidat terbaik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” urainya.
Ia menambahkan bahwa, dalam kondisi tertentu lembaga dapat diskresi menggunakan data assessment atau rekam jejak terdahulu jika valid, dengan atau tanpa pertimbangan legislatif atau masyarakat, sehingga seleksi ulang tidak selalu diperlukan.
