Lebih lanjut, ia menekankan bahwa, Polri sebagai alat negara harus menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan politik maupun kekuasaan.
Menurutnya, birokrasi Kepolisian juga harus dikelola secara efektif melalui administrasi, pembagian tugas, pengawasan, pengelolaan anggaran serta tata kelola yang baik sehingga tidak menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Polisi bukan hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Dalam menjalankan diskresi maupun restorative justice, harus tetap mengedepankan hukum, keadilan, kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan harus dijalankan berdasarkan tanggung jawab moral, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
