Bandung, BEDAnews
SEBANYAK 37 orang tua siswa, didampingi Forum Peduli Pendidikan Kecamatan Cibiru (FPPKC), menyerbu SMPN 46 di wilayah itu. Dengan wajah panik dan perasaan kecewa mereka mempertanyakan nasib anak-anaknya yang hingga kini belum bersekolah, karena masih menunggu keputusan diterima atau tidaknya di sekolah itu.
Kedatangan orang tua dan FPPKC ini diterima langsung oleh kepala SMPN 46 Didi Sutardi didampingi wakilnya dan para guru serta salah seorang pengawas dari Disdik Kota Bandung Asep MY. Terjadi dialog panas antarkedua pihak. Para orang tua terus mendesak pihak sekolah agar mau mengadvokasi aspirasi mereka ke pihak Disdik dan Wali Kota Bandung, sedangkan pihak sekolah tidak mampu memberikan jalan keluar karena merasa bukan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Para orangtua sengaja datang ke sekolah karena pihak Disdik Kota Bandung dinilai lamban dalam menangani kemelut PPDB 2014, khususnya di Kecamatan Cibiru. Padahal sejak awal dengan diadvokasi FPPKC mereka sudah mengusulkan kepada Wali Kota Bandung dalam hal ini pihak Disdik Kota Bandung agar anak-anaknya bisa bersekolah di SMPN 46, tanpa mempertimbangkan passing grade yang tiba-tiba melonjak naik.
“Rumah kami tetanggaan dengan SMPN 46, masak tidak boleh bersekolah di sini, kalah oleh warga dari luar Cibiru. Anak saya hingga kini belum bersekolah kemana-mana, di SMPN 46 belum ada keputusan, ke swasta pun sudah penuh. Kami mendesak pihak sekolah dan Disdik Kota Bandung segera memutuskan, diterima tidaknya anak kami di SMPN 46,” ujar Asep Galon salah seorang orang siswa.
FPPKC sendiri merasa dipermainkan oleh Disdik Kota Bandung, mondar-mandir memperjuangkan nasib ke-37 anak ini, tetapi hasilnya tetap nihil. “Kami butuh keputusan, apakah ke-37 anak ini diterima atau tidak, jangan dibolapingpongkan,” kata pentolan FPPKC Harun dan Jajang Karna, seraya menjelaskan di antara ke-37 anak ini ada yang menjadi korban kekeliruan PPDB. Mereka mendaftar melalui jalur SKTM, malah diumumkan lewat jalur akademis.
Mereka bukan tidak mendukung Perwal PPDB 2014, tetapi tetap ada prioritas bagi warga setempat. Masyarakat disuruh melegalisasi fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK) serta Akta Kelahiran untuk persyaratan PPDB, maksudnya ada prioritas untuk warga setempat, tapi kenyataannya lain tetap dipilih dan dipilah yang NEM-nya besar. “Kami mendampingi masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tolong, Pak Wali segera putuskan nasib 37 anak ini!” desak Jajang.
Dalam dialog, pihak sekolah maupun pengawas tidak bisa memutuskan diterima atau tidaknya 37 anak menjadi calon siswa SMPN 46 ini. Namun mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke atasannya, Kepala Disdik atau Wali Kota Bandung. “Kami harus mengawal Perwal PPDB 2014, karena maksudnya baik tanpa harus mengorbankan masyarakat. Kalau saya atau kepala SMPN 46 memutuskan sendiri, bisa-bisa kena sanksi pemecatan,” ujar Asep MY yang juga menjadi Pembina di SMPN 46 ini. (nank)
