Ditegaskannya bahwa, PN Jakarta Pusat berperan sebagai barometer bagi pengadilan negeri se-Indonesia, sehingga kedisiplinan jam kerja dan kinerja harus terjaga tanpa cacat. Pengiriman berkas banding harus dilakukan dua minggu setelah pemberitahuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Aparatur yang ditempatkan di PN Jakarta Pusat diharapkan untuk memenuhi standar kinerja yang tinggi.
Selain itu, Sugeng Riyono, SH yang juga Humas PT DKI menjelaskan bahwa, pembinaan dilakukan secara virtual setiap bulan dan melibatkan seluruh hakim tinggi pengadilan tinggi Jakarta sebagai hakim pengawas daerah untuk PN Jakarta Pusat.
Materi pembinaan kali ini mencakup hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari sesi sebelumnya, meliputi berbagai aspek seperti masalah perdata, pidana umum, tindak pidana korupsi (tipikor), putusan hakim niaga, kedisiplinan, serta administrasi peradilan lainnya.
