Bandung BEDAnews.com
Program legislasi daerah (prolegda) jabar tahun 2014 yang merupakan sisa garapan dari DPRD jabar periode 2009-2014 menyisakan 4 rancangan peraturan daerah yang tidak terselesaikan, hal ini terjadi karena rancangan peraturan daerah yang dajukan sampai saat ini belum ada UU atau peraturan diatasnya
Sebagaimana dikatakan Ketua Badan Pembentukan Perturan Daerah DPRD Jawa Barat Drs. H. Yusup Fuadz kepada BEDAnews di Fraksi PPP DPRD Jabar. Jl Diponegoro 27 Bandung Rabu(12/11) .
4 (empat) Raperda yang tidak ditindaklanjuti diantaranya karena belum adanya ketentuan berkenaan dengan UU di atasnya, juga karena sudah ada aturan atau perda yang terkait sehingga cukup diatur melalui Pergub serta belum adanya kesepahaman berkaitan dengan sosialisasi para pemangku kepentingan dari perda dimaksud.
Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini secara tegas menyatakan.”Berkaitan dengan 4 raperda tadi akan kami tinjau lebih lanjut, apakah nanti akan dimasukkan ke pembahasan tahun 2015 atau tidak masih kami bahas."
Empat raperda tersebut tentang Penyelenggaraan Kemetrologian, Raperda tentang Pusat Pemasaran Produk Perkebunan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
Sementara bherkaitan dengan perubahan UU 32 Tahun 2004 menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BPP akan melakukan konsultasi dan evaluasi berkenaan perda yang berhubungan dengan peraturan tersebut.@hermanto
