Sidoarjo, BEDAnews.com
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Dirjen Cipta Karya meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota. Program ini untuk menangani permukiman kumuh diwilayah kabupaten maupun perkotaan.
Kepala Desa Jeruk Gamping Kec.Krian, Moch. Lubis Heryono pada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, program ini salah satunya menangani infrastruktur berbasis masyarakat dan juga untuk mempercepat pananganan kumuh sehingga akan terwujud permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, katanya.
Masih kata Heryono (sapaan akrabnya), selain itu ini juga akan menargetkan penyediaan nol persen kawasan permukiman kumuh, air minum dan akses sanitasi yang layak. Dalam upaya mempercepat penanganan kumuh maka akan dilakukan tahap demi tahap yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan, pemeliharaan dan berkelanjutan, terangnya.
Menurut Heryono, untuk menguatkan itu maka harus ada peran dari kelembagaan daerah dalam penanganan kumuh seperti Kelompok Kerja (Pokja). Dan juga harus diimbangi dengan peran aktif masyarakat untuk memperkuat dan bersinergi dalam penanganan permukiman kumuh yang skala lingkungan, paparnya.
“Salah satu percepatan penanganan di desa kami adalah masalah sampah. Di kecamatan Krian ini ada dua pembagian akan sosialisasi Program Kotaku, 11 desa sosialisasi di kantor desa kami dan 11 desa lainnya lupa saya sosialisasi di kantor desa mana,” tutup Heryono. (Hmw)
