Sebagai bentuk keberpihakan kepada ASN terdampak, BKN juga menetapkan kebijakan khusus, yakni berupa perpanjangan batas waktu penilaian SKP Periodik dan Tahunan Tahun 2025, serta penyusunan SKP Tahun 2026.
Kebijakan ini diambil mengingat keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di wilayah bencana, di mana hampir 50 persen ASN terdampak belum dapat menjalani penilaian kinerja per-Desember 2025. “Melalui DMS dan MyASN, arsip kepegawaian tetap aman dan dapat diakses kapan pun. Dengan begitu, layanan kepegawaian ASN tidak berhenti meski menghadapi bencana,” tegas Prof. Zudan.
Sejumlah anggota Komisi II DPR mengapresasi upaya dan layanan optimal yang terus dilakukan BKN dengan memastikan mereka yang terkena bencana alam, seperti di Sumatra tidak kehilangan kesempatan hak layanannya.
