Ia menambahkan, dengan agenda pembangunan yang begitu besar, Presiden juga membutuhkan wakil yang piawai menjaga komunikasi dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk yang berada di luar koalisi. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan politik yang tidak perlu.
Di tengah tekanan ekonomi global, menurut Yuddy, Wakil Presiden juga perlu memahami betul seluk-beluk kebijakan ekonomi dan anggaran negara. “Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” katanya.
“Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” jelasnya.
