Menurutnya, rancangan ini bukan tanpa alasan. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden, bukan oleh pihak yang mengusulkan nama.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Yuddy menegaskan, usulan nama boleh datang dari mana saja, dari partai, tokoh, maupun masyarakat dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. “Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
