Ia khawatir bila provinsi yang menentukan pengisi pelaksana tugas di kabupaten/kota, bisa terjadi kesubjektifan pada pemilihan kepala daerah mendatang.
”Jadi Kemendagri mengolah nama-nama yang diusulkan provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat untuk mengisi posisi para plt (pelaksana tugas) dan menentukan sosok yang memiliki integritas juga objektif, sehingga pemilihan pada 2024 bisa berjalan lancar,” ujar Muradi.
Disisi lain, Muradi juga menanggapi konstelasi politik pada 2023, khususnya Pemilihan Gubernur Jabar.
Dia berpandangan Ridwan Kamil yang saat ini Gubernur Jabar kemungkinan tak akan maju dalam pemilihan mendatang.
Hal ini berpotensi memunculkan sosok-sosok baru yang bakal memimpin Tatar Pasundan.
“Yang saya lihat calon-calon yang bakal muncul untuk menggantikan RK (Ridwan Kamil) adalah perempuan. Karena banyak perempuan politik yang mengisi posisi kepala daerah dan memiliki kemampuan sangat baik,” paparnya.
