BANDUNG,- Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengingatkan
pengisi kekosongan jabatan harus benar-benar sosok yang bisa menjaga kondusifitas dan kestabilan di wilayah masing-masing.
Hal ini lantaran banyaknya kepala daerah yang masa kepemimpinan berakhir pada 2022 dan 2023, utamanya di Jawa Barat,
“Pemilihan kepala daerah akan dilangsungkan secara bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024. Karenanya dibutuhkan sosok yang berintegritas dan mampu mengisi kekosongan jabatan hingga terpilihnya kepala daerah baru,” kata Muradi dalam diskusi Outlook Politik 2022 yang diselenggarakan Indonesian Politics Research & Consulting, di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (27/12).
Muradi berharap, Kementerian Dalam Negeri mengambil alih langsung pemilihan pelaksana tugas yang bakal mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.
Ia khawatir bila provinsi yang menentukan pengisi pelaksana tugas di kabupaten/kota, bisa terjadi kesubjektifan pada pemilihan kepala daerah mendatang.
”Jadi Kemendagri mengolah nama-nama yang diusulkan provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat untuk mengisi posisi para plt (pelaksana tugas) dan menentukan sosok yang memiliki integritas juga objektif, sehingga pemilihan pada 2024 bisa berjalan lancar,” ujar Muradi.
Disisi lain, Muradi juga menanggapi konstelasi politik pada 2023, khususnya Pemilihan Gubernur Jabar.
Dia berpandangan Ridwan Kamil yang saat ini Gubernur Jabar kemungkinan tak akan maju dalam pemilihan mendatang.
Hal ini berpotensi memunculkan sosok-sosok baru yang bakal memimpin Tatar Pasundan.
“Yang saya lihat calon-calon yang bakal muncul untuk menggantikan RK (Ridwan Kamil) adalah perempuan. Karena banyak perempuan politik yang mengisi posisi kepala daerah dan memiliki kemampuan sangat baik,” paparnya.
Muradi menyebut beberapa nama yang berpotensial mengikuti kontestasi Pilgub Jabar mendatang.
Mereka ialah Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, anggota DPR RI Nurul Arifin, hingga istri Gubernur Jabar Atalia Praratya.
“Berdasarkan survei yang kami lakukan beberapa bulan lalu, mayoritas nama-nama yang muncul adalah perempuan. Hal ini terjadi kalau RK tidak maju kembali dalam pilgub nanti,” jelas Muradi. (*)
