• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Presiden KAI Minta Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Hukum

Presiden KAI Minta Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Hukum

Asep Budi by Asep Budi
23 Juni 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tingggi Hukum Indonsia (APPTHI) siap memberikan kontribusi untuk mendorong reformasi supermasi hukum, khususnya dalam pembenahan Mahkamah Agung (MA).

“Sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan,” ungkap Ketua APTHI Laksanto Utomo, dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita’ di Jakarta, Senin (20/6/2016).

BeritaTerkait

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026

Selain itu, MA juga berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (TUN). (Baca juga: OTT KPK di PN Jakut Terkait Perkara Saipul Jamil).

“Dalam posisi MA yang memiliki kewenangan yang besar dan menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan, itu idealnya MA memiliki kewibawaan dan dipercaya masyarakat,” kata Laksanto.

Namun kata dia, justru sejumlah oknum di lingkungan MA yang melakukan perbuatan tercela. Bukan hanya di tingkat MA, panitera dan hakim pengadilan tingkat pertama juga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap.

Pernyataan Presiden KAI

Sementara Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap.

“Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA (Mahkamah Agung) ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu sampai kapan menunggu,” jelasnya.

Presiden KAI meminta Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan hukum, seperti halnya mengeluarkan kebijakan paket ekonomi.

“Menurut saya, kalau Presiden Jokowi ini sibuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, saya rasa sekarang ini saatnya presiden mengeluarkan kebijakan hukum, tidak ada cara lain, sudah harus disusun,” pungkasnya.

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap.

“Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA (Mahkamah Agung) ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu sampai kapan menunggu,” tandasnya Tjoetoe dalam diskusi bertajuk “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita” yang dihelat APPTHI di Jakarta, Senin (20/6).

Karena sudah darurat, maka harusnya Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan hukum, seperti halnya mengeluarkan kebijakan paket ekonomi.

Presiden KAI nyatakan Indonesia Darurat Hukum

“Menurut saya, kalau Presiden Jokowi ini sibuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, saya rasa sekarang ini saatnya presiden mengeluarkan kebijakan hukum, tidak ada cara lain, sudah harus disusun,” tandasnya.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, Hakim Agung Gayus Lumbuun, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Erman Suparman, dan Pembina APPTHI Santiago sebagai pembicara, Tjoetjoe menegaskan, perkara mafia perdilan ini bukan hanya melibatkan unsur peradilan, tapi juga penegak hukum lainnya.

“KPK sendiri bicara dengan MA nggak selesaikan masalah, karena yang nyuap ini kadang-kadang advokat juga, kalau tidak dilibatkan tidak selesai,” tandasnya. (Kongres Advokat Indonesia)

Previous Post

Kadispenad Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Wartawan Liputan TNI AD

Next Post

Pertamina LPG Lakukan Operasi Pasar di Cianjur

Related Posts

TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026
Ragam

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026
TNI-POLRI

Polres Demak Bekali 60 Personel Pemahaman KUHP-KUHAP Baru hingga Praperadilan

18 November 2026
Ragam

Bersama Ribuan Masyarakat Sumut, Bunda Yin Deklarasikan Dukungan Jaga Prabowo

18 November 2026
Ragam

Di Panggung Internasional Seoul, Kepala BKN Perkenalkan Konsep Reformasi ASN Indonesia yang Lebih Humanis dan Digital

18 November 2026
TNI-POLRI

Serunya Outing Class Anak KB Az-Zahro di Makodim 0806/Trenggalek

18 November 2026
Next Post

Pertamina LPG Lakukan Operasi Pasar di Cianjur

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021