• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Presiden KAI: Jelang MEA, Advokat Indonesia Harus Bersertifikat

Presiden KAI: Jelang MEA, Advokat Indonesia Harus Bersertifikat

Asep Budi by Asep Budi
8 Mei 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Presiden KAI (KONGRES ADVOKAT INDONESIA) Adv Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menghimbau semua advokat di Indonesia harus memiliki sertifikat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Ini agar, saat para advokat tidak mengalami hambatan untuk berpraktek di Indonesia. 

Hal tersebut diungkapkannya senada dengan apa yang di utarakan Ketua Lembaga Akreditiasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT), Budi Djatmiko dan Dekan Universitas Borobudur Jakarta, Faisal Santiago pada suatu acara.

BeritaTerkait

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA

Golden Literacy 2026: Dari Unduhan ke Budaya Baca Kritis

19 November 2026

Pertamina Diminta Menelusuri Keterkaitan Bisnis Riza Chalid, yang Merugikan Negara

19 November 2026

Sementara Ketua Lembaga Akreditiasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT), Budi Djatmiko, dalam rilisnya mengungkapkan, kalau sudah MEA berlaku pada akhir tahun ini, bagi semua pengacara dari ASEAN tidak boleh ada hambatan berpraktek di Indonesia. “Advokat Indonesia selama ini dapat beracara jika mempunyai kartu anggota dari Peradi dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Namun setelah MEA berlaku, tentunya advokat Vietnam dan Laos, Singapura dan Malaysia tidak kenal dengan Peradi dan KAI,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya perlu kehadiran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khususnya bidang hukum yang diakui di tingkat Asean. “LSP bidang hukum yang tepat untuk memberikan sertifikasi advokat adalah Asosiasi Profesi Hukum Indonesia,” kata Budi.

Dia menambahkan, keharusan semua anggota profesi mempunyai sertifikat diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nom2 Tahun 2012 tentang Pendidikan yang mengharuskan semua profesi mempunyai sertifikat profesi di bidangnya.

“Oleh karena itu, tidak ada alasan advokat Indonesia menolak keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi itu, jika ke depan mau diakui di tingkat Asean,” kata Budi Djatmiko.

Dia menjelaskan, LSP baiknya berada di bawah Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI), namun lembaga itu harus mendapat pengakuan dari pemerintah. “Tanpa ada pengakuan, sulit dapat diakui oleh para advokat itu sendiri,” urainya.

Ditempat terpisah, Dekan Universitas Borobudur Jakarta, Faisal Santiago, menambahkan, cukup setuju dengan wacana advokat Indonesia bersertifikat menyusul berlakunya MEA 2015. “Saatnya LSP profesi hukum diluncurkan, karena berbagai pendidikan terkait advokat di Indonesia, biasanya relatif cukup mahal. Seolah pendidikan advokat itu ‘money oriented’. Oleh karena itu, jika LSP profesi hukum dapat segera diluncurkan dan standarnya diakui oleh negara ASEAN, hal itu jauh lebih baik dan efektif,” kata Faisal.

Ditambahkan, para pemimpin perguruan tinggi hukum saatnya mulai berbuat dan bergerak untuk membuat kelembagaan yang berstandar internasional agar para sarjana hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya para advokat dapat bekerja di negara lain.

“Kita masih punya waktu, karena profesi hukum akan dilaksanakan pada tahun 2018, sementara untuk tahun ini baru menyangkut soal tenaga kedokteran, akuntan, pariwisata, dan tenaga keperawatan,” pungkasnya. (Arsup)

Previous Post

Presiden KAI: Stop Kriminalasi Advokat

Next Post

Mayor Arh Aji Prasetyo Nugroho Jabat Danyon Arhanudse-6/F

Related Posts

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

Golden Literacy 2026: Dari Unduhan ke Budaya Baca Kritis

19 November 2026
Ragam

Pertamina Diminta Menelusuri Keterkaitan Bisnis Riza Chalid, yang Merugikan Negara

19 November 2026
News

Media Minta Penjelasan Anggaran, Pejabat Diskominfostandi Kota Bekasi Dinilai Tak Beri Ruang Dialog

19 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026
Ragam

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026
TNI-POLRI

Polres Demak Bekali 60 Personel Pemahaman KUHP-KUHAP Baru hingga Praperadilan

18 November 2026
Next Post

Mayor Arh Aji Prasetyo Nugroho Jabat Danyon Arhanudse-6/F

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021