• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Presiden KAI Dukung Kemenaker Atur Registrasi Standar Khusus Advokat

Presiden KAI Dukung Kemenaker Atur Registrasi Standar Khusus Advokat

Asep Budi by Asep Budi
18 Juni 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

“Sebagai bekal menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, advokat perlu Standar Kompetensi Kerja,” ungkap Presiden DPP KAI, Adv Tjoetjoe S Hernanto kepada wartawan melalui pesan bbm.

Dijelaskan, Pemerintah diberi amanat oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mengatur tata cara penetapan standar kompetensi kerja. Standar kompetensi itu digunakan sebagai acuan dalam menggelar pelatihan kerja. Salah satu yang baru diatur Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) adalah standar kompetensi kerja profesi advokat.

BeritaTerkait

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026

Sementara Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Keputusan Bernomor 58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat. Ada 15 jenis kompetensi yang diatur dalam Surat Keputusan itu seperti melakukan konsultasi pra-kontrak dalam layanan hukum kepada klien dan membuat kontrak kerja layanan hukum kepada klien.

Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Suhadi, mengatakan, standar kompetensi kerja khusus itu hanya berlaku untuk perusahaan/industri atau asosiasi profesi tertentu.

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional, standar kompetensi kerja khusus yaitu standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Suhadi menjelaskan, ada yang disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Internasional. Standar Kompetensi Kerja Khusus bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau organisasi profesi. Jika standar kompetensi profesi itu mau diberlakukan secara nasional harus ditetapkan menjadi SKKNI.

Surat Keputusan Dirjen Binalattas Bernomor 58/LATTAS/III/2016 itu menurut Suhadi diterbitkan berdasarkan permohonan asosiasi profesi advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI). Oleh karenanya standar kompetensi kerja khusus itu hanya berlaku untuk KAI. Jika ingin memberlakukan standar kompetensi kerja yang bisa digunakan oleh seluruh profesi advokat di Indonesia, diperlukan SKKNI.

Kemenaker Atur Registrasi Standar Khusus Advokat Standar Khusus Advokat

Masih di katakan suhadi, SKKNI tidak bisa diajukan oleh perusahaan/industri atau organisasi profesi, harus melalui kementerian terkait, katanya, Jumat (17/6).

“Mekanisme pembentukan standar kompetensi kerja khusus dan SKKNI berbeda. Standar kompetensi kerja khusus bisa diajukan oleh perusahaan atau organisasi tertentu, tapi SKKNI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dibina oleh Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk profesi advokat,” tegas Suhadi.

Suhadi berharap, profesi advokat di Indonesia bisa bersinergi bersama Kementerian Hukum dan HAM guna membentuk SKKNI. Selain itu lembaga pendidikan juga dilibatkan dalam membentuk SKKNI karena standar kompetensi itu akan digunakan dalam pelatihan dan pendidikan profesi advokat. Apalagi di era MEA sekarang ini pekerja lokal harus mampu bersaing dengan pekerja asing. “Kita berharap Kementerian Hukum dan HAM mendorong profesi di bidang hukum agar punya standar kompetensi (SKKNI),” ujarnya.

Kemenaker mencatat sampai saat ini ada 546 jenis profesi yang memiliki SKKNI. Untuk Standar Kompetensi Kerja Khusus jumlahnya sekitar 80 profesi yang diajukan oleh perusahaan dan organisasi profesi. (Red/Hkm Online)

Previous Post

Panglima TNI: Konsisten Perhatikan Kesejahteraan, Bangun 234 Unit Rumah Prajurit

Next Post

Group Band Gorgonite, From Zero To Hero

Related Posts

TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026
Ragam

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026
TNI-POLRI

Polres Demak Bekali 60 Personel Pemahaman KUHP-KUHAP Baru hingga Praperadilan

18 November 2026
Ragam

Bersama Ribuan Masyarakat Sumut, Bunda Yin Deklarasikan Dukungan Jaga Prabowo

18 November 2026
Ragam

Di Panggung Internasional Seoul, Kepala BKN Perkenalkan Konsep Reformasi ASN Indonesia yang Lebih Humanis dan Digital

18 November 2026
TNI-POLRI

Serunya Outing Class Anak KB Az-Zahro di Makodim 0806/Trenggalek

18 November 2026
Next Post

Group Band Gorgonite, From Zero To Hero

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021