Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan bukti yang dapat diuji secara hukum.
Pengalaman panjang dalam tugas militer mengajarkan bahwa disiplin komando merupakan fondasi kekuatan organisasi. Namun, disiplin komando tidak berarti pembenaran terhadap setiap perintah. Kewenangan memberikan perintah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan moral atas keputusan yang diambil.
Prinsip ini berlaku bagi seluruh institusi negara. Tidak boleh ada pejabat yang berlindung di balik bawahan, dan tidak boleh ada pelaksana yang dipaksa menanggung seluruh kesalahan ketika keputusan berasal dari tingkat yang lebih tinggi.
Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau pemberi perintah, pelaksana, pengambil keputusan, serta pengawas sesuai bukti dan tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan prasangka.
