Dalam konteks inilah gagasan Prahara Ketiga menemukan relevansinya. Dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan dan penyadapan oleh oknum aparat, apabila terbukti, tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, pelanggaran prosedur, atau konflik antarkelompok dalam kekuasaan. Persoalan tersebut menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: integritas institusi, supremasi hukum, dan kedaulatan negara.
Kita perlu membedakan secara tegas antara kewenangan negara untuk melindungi keamanan nasional dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan di luar mandat negara. Sebab, ketika instrumen negara kehilangan orientasi konstitusionalnya, ancaman tidak lagi semata-mata datang dari luar.
Ancaman justru dapat tumbuh dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.
