*Pertama, audit independen terhadap seluruh teknologi pengawasan negara.*
Audit harus mencakup legalitas pengadaan, otorisasi penggunaan, akses pengguna, penyimpanan data, serta pencatatan aktivitas. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban.
*Kedua, membangun mekanisme pengawasan berlapis.*
Penggunaan teknologi pengawasan harus didasarkan pada persetujuan yang sah, pembatasan tujuan dan waktu, rekam jejak digital yang tidak dapat dimanipulasi, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
*Ketiga, memperkuat kemandirian teknologi strategis.*
Pemerintah perlu membangun kemampuan nasional dalam penguasaan perangkat, keamanan siber, perlindungan data, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketergantungan teknologi yang tidak dapat diaudit merupakan kerentanan terhadap kedaulatan.
