Pun jika ada peristiwa hukum yang dianggap mencibir Jokowi atau menghinakan Jokowi tentu bisa dilakukan upaya melalui ranah hukum melalui pihak kepolisian (Polri) sesuai makna konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Maka tentu saja tidak layak seorang presiden RI menghadiri acara Projo. Jika Prabowo hadir, tentu kehadirannya bakal melahirkan asumsi publik dari sisi pandang sosial politik adalah “Presiden RI telah melegitimasi sebuah kelompok primordialisme yang mengkultuskan seorang sosok (tokoh sipil?)
Jika Projo dilegitimasi dengan kehadiran sosok Presiden RI. Kemungkinan terjadi Preseden bakal lahir menjamur kelompok kelompok pendukung fanatis kepada individual seorang tokoh.
Idealnya Jokowi yang negarawan selaku mantan Presiden paham model primordial seperti Projo ini harus dia bubarkan pasca lengser dari Presiden 2 periode. Dan sesuai fiksi hukum, seorang Jokowi yang eks Presiden RI dianggap tahu (pahami perbedaan antara ormas sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan bertujuan demi kepentingan sosial yang dilandasi UUD 1945 dan turunannya UU. Tentang Ormas, dengan sebuah kelompok yang didasari sekedar simpati dan kultusisasi terhadap sosok pribadi, dengan kata lain tidak memiliki asas legalitas.
