Selebihnya Maruarar harus jelas agendanya agar orang miskin mendapatkan rumah tinggal. Jangan merasa hebat sekedar memiliki ide, tanah sitaan milik eks koruptor untuk orang miskin, sebelum berkejelasan berapa uang muka, berapa cicilannya perbulan, belum lagi apakah usulnya mendapat persetujuan Presiden serta DPR RI. Namun lacur Maruarar sudah lebih dulu menyakiti hati golongan “masyarakat yang tak mampu”.
Jangan sampai label miskin ditaruh di KTP atau Kartu Keluarga/KK sepanjang hidupnya, karena tak sanggup memiliki rumah. Selaku seorang Menteri Maruarar harus memahami dirinya dituntut secara moral agar tidak asal bicara terkait orang miskin, tanpa agenda dan solusi yang jelas untuk rakyat bakal mendapatkan rumah tinggal milik sendiri. Sehingga akhirnya label miskin malah membuat para orang miskin menjadi tertekan batin saat beraktivitas dilingkungan kehidupan dalam kesehariannya.
