Menurutnya, Presiden memiliki legitimasi konstitusional dan tanggung jawab pemerintahan yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas serta keberlanjutan lembaga negara.
“Biarlah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil diskresi dengan memilih dari calon cadangan yang sebelumnya sudah ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ponto menilai, momentum ini sekaligus dapat digunakan untuk melengkapi unsur keterwakilan dalam komposisi Ombudsman RI agar lebih mencerminkan keberagaman latar belakang yang dibutuhkan lembaga independen.
Ia mengatakan, Ombudsman tidak semestinya hanya didominasi satu kelompok profesi tertentu, tetapi perlu ada keterwakilan dari berbagai unsur agar pengawasan pelayanan publik berjalan lebih seimbang dan komprehensif.
