“Karena itu, perlu langkah cepat dan objektif agar Ombudsman tidak semakin kehilangan kepercayaan publik,” katanya.
Ia menilai, apabila proses kembali dibawa ke DPR RI, maka potensi kepentingan politik akan lebih dominan dibandingkan obyektivitas dalam menentukan figur pimpinan Ombudsman RI.
“Kalau dibawa lagi ke DPR tentu nuansa politiknya akan sangat kuat, padahal Ombudsman itu lembaga independen yang seharusnya dijaga obyektivitas dan kepercayaan publiknya,” katanya.
Ponto berpandangan, langkah yang lebih tepat adalah memberikan ruang kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menggunakan diskresi dalam menentukan pengganti dari calon cadangan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam proses seleksi resmi.
Page 2 of 4
