“Justru ketika Ketua DPD PDI Perjuangan bicara soal Kepgub Pesantren ini, kami mendapat banyak masukan dari berbagai pihak dalam hal ini pemilik Ponpes yang merasa keberatan. Saya kira semua pihak harus mengkritisi, apalagi PDI Perjuangan yang dipilih oleh rakyat baik yang punya pesantren atau tidak,” bebernya.
Jaenudin juga menyoroti keluarnya kebijakan soal Kepgub Pesantren ini tidak dibarengi dengan refocusing anggaran untuk Ponpes.
Seharusnya, tegas dia, Wagub bisa menjelaskan mengapa Pemprov Jabar baru mampu menerbitkan Kepgub, tapi belum punya anggaran untuk membantu pesantren.
“Harusnya lahirnya keputusan itu kan juga harus dibarengi dengan keberpihakan atau kemauan gubernur untuk memberikan bantuan pada ponpes menyiapkan protokol kesehatan. Jangan dianggap semua ponpes itu mampu melaksanakan protokol kesehatan apa yang disarankan oleh gubernur,” cetusnya.
