Oleh karenanya, Jokowi dan kroni setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, mesti siap-siap menerima tuntutan dari “karma politiknya,” dari para musuh politik yang Ia ciptakan sendri, termasuk dari masyarakat bangsa ini, yang memiliki track record khusus sejarah hukum, tentang segala kebijakan Jokowi selaku Mantan Presiden RI. (politik, ekonomi dan hukum).
Jokowi harus menghadapi tuntutan terhadap seluruh pelaksanan diskresi politik ekonominya, jika ada yang ilegal (tanpa persetujuan DPR RI), juga tidak kalah dahsyatnya tuntutan daripada tuduhan publik dari sisi pembiaran-pembiaran perilaku korupsi, gratifikasi, dan nepotisme serta obstruksi pada sektor penegakan hukum dengan segala pola ala suka-suka Jokowi selama Ia berkuasa. Termasuk tuntutan publik terhadap dugaan dirinya menggunakan ijasah palsu. ***
