Disisi lain, Mantan Ketua Panwaslu Kota Cimahi Maman Suarman dalam surat pernyataannya yang ditulis 15 Mei 2014 menyebutkan, pada 23 April 2014 sekitar pukul 21.10, dirinya diminta untuk menandatangani surat penerusan pelanggaran tindak Pidana Pemilu oleh anggota Panwaslu Kota Cimahi “Pada saat itu kondisi saya dalam keadaan kurang sehat dan mengetahui bahwa surat tersebut tidak bertanggal dan sudah diparaf oleh dua anggota Panwaslu. Sekitar pukul 22.00 lalu surat penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu itu diteruskan ke Polres Cimahi, namun tidak diterima oleh Polres karena alasan sudah tutup, dan diminta datang pada tanggal 24 April 2014 pada jam kerja,” tulisnya.
Maman melanjutkan, Pada 24 April 2014 sekitar pukul 10.00 dua staf PNS Sekretariat Panwaslu kembali mengantar berkas penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan kembali ditolak dengan alasan kesalahan prosedur dan tanggal sudah kadaluarsa. Kemudian, pada 26 April 2014, ada tanda terima penyerahan berkas kepada Polres Cimahi. “Namun saya tidak mengetahui jika tanda terima tersebut ada perubahan tanggalnya dan tidak mengetahui adanya perubahan registrasi pada buku registrasi pelanggaran pemilu,” sebutnya. (bun/Foto : Ilustrasi / Sidang MK))
