“Dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, sehingga KPK tidak memberikan bantuan,” jelas Ali Fikri melalui keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28 November).
Sebelumnya, Nawawi Pomolango, Ketua Sementara KPK, menyatakan bahwa, pemberian bantuan hukum kepada Firli Bahuri dipertimbangkan dengan memperhatikan prinsip zero tolerance terhadap korupsi di internal lembaga.
“Kami banyak mempertimbangkan banyak hal karena kita punya komitmen lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi,” kata Nawawi seperti dikutip dari YouTube KPK RI, Selasa (28 November).
“Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak kepada yang bersangkutan,” sambungnya.
