“Kalau saya tidak setuju. Alasannya, biarkan hal itu berjalan sebagaimana berlaku seperti sebelumnya,” kata Husain menjawab pertanyaan LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, jika pemilu ditunda, maka hal tersebut melanggar konstitusi kita. Saat ini, wacana tersebut tengah bergulir kencang di Senayan. Dan, DPD RI di bawah komandonya berdiri pada sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
“Kami di DPD RI sepakat menolak kalau pemilu ditunda. Saat ini wacana tersebut terus dihembuskan. Kami DPD RI tegas menolak penundaan pemilu,” tegas Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla menjabarkan, demokrasi harus dijalankan secara benar. Jika ada hal-hal yang melanggar aturan, maka hal tersebut tak boleh ditoleransi.
“Jangan mencari celah untuk melanggar konatitusi. Kalau mau menunda pemilu, solusinya adalah amandemen konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden sampai detik ini masih tak berubah. Kalau mau demokrasi dijalankan dengan baik, ambang batas pencalonan presiden harus nol persen, karena hal itu tidak ada dalam konstitusi,” papar LaNyalla.
