Bandung BEDAnews.com
Rencana pengubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa merujuk pada elemen kelembagaan yang memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Terlebih, menurutnya urusan pemerintahan wajib pun terbagi menjadi dua, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan.
Demikian Dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat H. Waras Wasisto, SH di Kota Bandung Kamis
pengubahan SOTK sesuai Undang-Undang Nom8 Tahun 2016 ini akan berpengaruh terhadap jumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, pengubahannya harus mempertimbangkan banyak hal. Beberapa di antaranya adalah faktor keuangan dan jumlah penduduk, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak harus memiliki struktur OPD yang sama.
Dikatyakannya “Penggabungan ini bukan hanya sebagai efesiensi saja, tetapi harus jelas fungsinya”.
Pembentukan OPD, harus mengacu pada kebutuhan di lapangan. "Yang mana yang wajib, dan mana yang jadi pilihan. Sehingga tidak ada yang telantar. Urusan wajib ini menjadi sangat penting karena menyangkut urusan dasar masyarat," Katanya@her













