Yang lebih memprihatinkan, pertarungan narasi di ruang publik seolah diserahkan kepada relawan dan buzzer pendukung pemerintah. Ketika kritik muncul, yang paling aktif memberikan respons justru para pendukung di media sosial, sementara institusi komunikasi resmi pemerintah sering kali tidak hadir dengan penjelasan yang memadai.
Padahal, relawan maupun buzzer bukanlah instrumen komunikasi negara. Mereka tidak memiliki akses penuh terhadap data, pertimbangan kebijakan, maupun strategi pemerintahan secara keseluruhan. Akibatnya, ruang publik lebih sering dipenuhi perdebatan emosional dan saling serang daripada diskusi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arah kebijakan negara.
Situasi ini sesungguhnya sangat merugikan pemerintah sendiri. Dalam politik modern, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dijalankan. Kebijakan tersebut juga harus mampu dipahami oleh rakyat. Dukungan publik tidak lahir semata-mata dari hasil kebijakan, tetapi juga dari pemahaman mengenai alasan dan tujuan kebijakan tersebut.
