Dalam aspek pembiayaan pembangunan juga terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pada era Ali Sadikin, tantangan utama adalah mencari sumber pendanaan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas dasar kota, karena kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu masih sangat terbatas. Berbagai terobosan pun dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai pembangunan.
Sementara itu, pada era Pramono Anung, tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan APBD, pengembangan skema pembiayaan kreatif, serta peningkatan investasi untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang tengah dipersiapkan adalah penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
