Hubungan hukum antara PAM JAYA dengan mitra kerja pada dasarnya diatur melalui kontrak kerja sama yang memuat hak, kewajiban, standar mutu pekerjaan, standar keselamatan kerja, mekanisme pengawasan, sanksi administratif, denda, hingga kemungkinan pemutusan kontrak apabila terjadi wanprestasi. Semua mekanisme tersebut memiliki prosedur hukum yang harus dihormati.
Karena itu, menurut saya, belum tepat apabila sebelum hasil investigasi selesai telah muncul desakan untuk mencopot Direktur Utama PAM JAYA. Apalagi kewenangan pengangkatan maupun pemberhentian Direksi BUMD memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan prinsip Good Corporate Governance.
Keempat, Said Iqbal meminta agar proses tender proyek diperiksa secara menyeluruh serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek PT. Moya Indonesia di berbagai daerah.
