Karena itu, membawa nama pemegang saham ke ruang publik sebelum adanya hasil penyelidikan justru berpotensi mengaburkan fokus persoalan dan menimbulkan persepsi yang tidak diperlukan.
Kedua, muncul berbagai pernyataan mengenai dugaan pelanggaran K3, dugaan pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan, ancaman pidana, koordinasi dengan Kapolri, permintaan kepada Kapolda Metro Jaya maupun Kapolres Jakarta Timur agar menangani perkara secara serius, peringatan agar tidak ada “backing”, penyebutan standar ILO, hingga penyampaian bahwa, Presiden Prabowo telah memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Menurut saya, seluruh dugaan pelanggaran tersebut memang harus diusut. Namun penetapan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat penegak hukum, pengawas ketenagakerjaan, dan instansi yang berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku.
