KAB. BANDUNG || bedanews.com — Bertempat di Hotel Novotel Bogor Jawa Barat, Sabtu kemarin, 16 April 2022, Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna, menyebutkan sangat penting dan perlu adanya pemantapan serta pelatihan atau bintek terhadap para ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya para pengelola keuangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung yang lebih akrab disapa Kang DS, saat memimpin kegiatan Konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
“Kenapa harus demikian? Berdasarkan hasil evaluasi kemarin dengan adanya SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru ada beberapa kendala, terutama dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan sistem laporan keuangan. Memang kelihatan ada yang melaporkan apa adanya. Untuk itu, pemantapan dan pelatihan perlu dilakukan, khususnya untuk pemegang anggaran. Supaya lebih fokus lagi, pelatihan itu penting. Apalagi saat sekarang sudah serba digitalisasi,” kata Kang DS.
Kang DS melihat ada nampak di jajaran Perangkat Daerah yang mempunyai kemauan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Ia pun memaklumi dalam proses penyerapan anggaran saat ini masih dalam kondisi transisi.
“Tapi kita lihat penyerapan anggaran di triwulan kedua ini, harus betul-betul memberikan edukasi terhadap operasional tentang bagaimana bentuk laporannya karena memang sedikit ada kendala. Makanya, perlu ada bintek khusus pemegang keuangan supaya tidak ketinggalan dalam pelaporan keuangan,” imbuhnya.
Di kesempatan itu, Kang DS, turut menyampaikan berkaitan dengan DAU/DAK di Jabar, yang penilaiannya berdasarkan jumlah penduduk yang sebelumnya berdasarkan pada jumlah kabupaten/kota. Sehingga akumulasi anggaran yang didapat dari dana pusat, Provinsi Jawa Barat di atas Jawa Tengah dan sedikit lagi bisa mengimbangi Jawa Timur.
“Jelas hal itu sangat menggembirakan bagi warga Jabar. Apalagi, Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bogor, sehingga perlu penyesuaian dalam penerimaan dana dari pusat tersebut.
Selain membahas keuangan, Kang DS juga membahas terkait dengan kebutuhan SDM terutama di Dinas Kesehatan dalam rangka persiapan pemenuhan SDM di rumah sakit.
Menurutnya, rumah sakit membutuhkan SDM yang mencapai ratusan tenaga kerja. Mengingat Pemkab Bandung berencana akan membangun rumah sakit baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di hadapan para Kepala Perangkat Daerah, ia pun menyampaikan kembali instruksi Presiden pada saat mengikuti rapat di Bali terutama dalam optimalisasi pemanfaatan produksi dalam negeri. Di antaranya yang disoroti adalah Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penggunaan alat-alat kesehatan lebih baik menggunakan produk dalam negeri dan tidak mengutamakan produk luar negeri.
Presiden juga, dijelaskan Kang DS, menyoroti Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan. Misalnya, untuk kebutuhan komputer dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri juga banyak. Sesuai dengan Instruksi Presiden harus mengutamakan produk lokal dalam negeri.
Dikemukakan Kang DS, dengan memanfaatkan produk lokal akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahkan dengan anggaran belanja mencapai triliunan rupiah bisa membuka peluang dan kesempatan lapangan kerja lebih banyak lagi bagi masyarakat.
“Hal itu dinilai sangat logis, setelah saya jalan-jalan ke lapangan dan menemui para pelaku UMKM memang mereka mengalami kesulitan di bidang pemasaran. Dengan adanya permintaan produk lokal yang meningkat maka secara otomatis ekonom akan terbantu,” Pungkasnya.***