“Sistem ini mengunci alokasi anggaran daerah, sehingga setiap program penelitian harus memiliki kodefikasi yang terdaftar secara resmi di dalamnya agar dapat didanai oleh APBD,” jelas Rendy.
Lebih lanjut, Rendy mengatakan, BRIN memerlukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada bidang urusan penelitian dan pengembangan agar sinkron dengan struktur input data yang ada di dalam SIPD.
“Penyesuaian nomenklatur dalam SIPD ini menjadi syarat mutlak agar program Inovasi Daerah yang dikelola oleh BRIDA/BAPPERIDA memiliki transparansi mekanisme pendanaan yang sah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan perdana ini, BRIN dan Ditjen Bangda Kemendagri menyepakati pelaksanaan audiensi substantif lanjutan yang dijadwalkan pada awal Agustus 2026.
