“Desa Bersatu juga meminta kepada Presiden terpilih mengubah nomenklatur Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Pembangunan Desa,” tuturnya.
Desa Bersatu, lanjut Anas, meminta kepada Presiden terpilih untuk melibatkan pemerintah desa dan sumber daya Desa dalam mengelola program strategis, seperti 25 juta rumah pedesaan dan program makan siang gratis.
Selanjutnya, Desa Bersatu mendesak pemerintah segera mengeluarkan edaran untuk melakukan pelantikan Kepala Desa dan BPD yang habis masa jabatannya pada bulan November-Desember 2023 dan Januari-Februari 2024 selambat-lambatnya akhir Juni 2024.
“Dan terakhir Desa Bersatu menuntut revisi UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk melakukany penyesuaian dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” pungkasnya.
