• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Perda KBU Atur Bandung Utara Dalam Lima Zona

Perda KBU Atur Bandung Utara Dalam Lima Zona

Asep Budi by Asep Budi
26 April 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung BEDAnews

Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU), yang direncanakan segera disahkan pada 29 April ini, akan mengatur wilayah Bandung utara tersebut ke dalam lima zonasi wilayah.

Demikian dikatakan ketua Pansus perubahan perda no 1 tahun 2008 tentang KBU Tia Fitriani di DPRD Jabar.

“Dengan akan disahkannya  raperda ini menjadi Perda diharapkan penegakkan aturan bisa lebih tegas, karena perda yang baru ini memiliki aturan yang lebih jelas”katanya.

Pasal-pasal yang miultitafsir terutama  yang berkaitan dengan  batas wilayah pada perda ini dihapuskan, dalam perda baru ini batas wilayah diatur lebih jelas,  yang terbagi dalam lima zonasi, yang dipertegas dalam peta berskala 1: 5.000 perda yang lama 1:25.000 terlalu kecil.

Perda yang baru ini memuat 22 bab. Pasal-pasal di dalamnya menjadi 65 pasal dari semula 46 pasal. Perda baru ini diharapkan tidak tumpang tindih dan diselaraskan dengan Peraturan Presiden Cekungan Bandung.

Dengan adanya perda baru ini, kata Tia, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran aturan di KBU. Pembangunan harus semakin terkendali agar kelestarian KBU dapat tetap terjaga. "Kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ragu untuk memparipurnakannya Jumat pekan ini," pungkasnya.

Peraturan daerah Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi, terdiri  dari  22 bab. 65 pasal, dikatakan Tia dengan adanya Perda ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran aturan di KBU. Pembangunan harus semakin terkendali agar kelestarian KBU dapat tetap terjaga. @

BeritaTerkait

Cegah Serangan Hama Penggerek Padi, Peltu Adi Susanto Dampingi Edukasi Petani

19 November 2026

Rumah Warga Kena Angin Puting Beliung, TNI-Polri di Ponorogo Lakukan Perbaikan

19 November 2026
Previous Post

Serapan APBD Dapat Dongkrak Perekonomian

Next Post

Gatot Usul Batalkan Pengadaan Fortuner Dewan

Related Posts

TNI-POLRI

Cegah Serangan Hama Penggerek Padi, Peltu Adi Susanto Dampingi Edukasi Petani

19 November 2026
TNI-POLRI

Rumah Warga Kena Angin Puting Beliung, TNI-Polri di Ponorogo Lakukan Perbaikan

19 November 2026
Ragam

Alumni FEUI 77 Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Keluarga, Sambut Reuni Akbar 50 Tahun

19 November 2026
Ragam

Bangga Berkiprah di Industri Semikonduktor Taiwan

19 November 2026
Ragam

Menimbang Pendamping Kekuasaan: Kala Istana Diuji di Ruang Tamu Rakyat

19 November 2026
TNI-POLRI

Satlantas Polres Demak Kenalkan Rambu Lalu Lintas dan Sosialisasikan Operasi Zebra Candi 2026 kepada Pelajar

19 November 2026
Next Post

Gatot Usul Batalkan Pengadaan Fortuner Dewan

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021