Pada 2026, tahap pilot LRP telah mencakup 54 Warga Terkena Dampak (WTD) di empat kabupaten dengan tingkat partisipasi pelatihan mencapai 94,44%. “Evaluasi krusial ini dilakukan untuk memastikan validasi dan percepatan penyaluran bantuan modal usaha yang tepat sasaran, penguatan pendampingan berkelanjutan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta kesiapan data dan kelembagaan dalam menyongsong perluasan LRP Tahap I pada tahun 2027 dengan target sasaran hingga 800 WTD,” jelas Heriyandi.
Sesi materi selanjutnya menghadirkan pemaparan strategis dari para narasumber utama. Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili Yuliarko Sukardi, memaparkan arah kebijakan dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan risiko banjir.
LRP direncanakan secara total menjangkau 5.815 WTD di 11 Kabupaten/Kota. Bappenas merumuskan tiga arah kebijakan utama, yakni penetapan data tunggal WTD melalui sensus, kepastian jadwal dan pembiayaan yang selaras dengan No Objection Letter (NOL) ADB, serta pelembagaan dan pemantauan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (APBD).
