Dari pengalaman lapangan tersebut, Pemkab Grobogan menyoroti pentingnya menyinkronkan kebutuhan warga sebelum penetapan DPA/APBD, serta perlunya pendampingan pascabantuan dan monitoring berkala agar bantuan benar-benar berkembang menjadi mata pencaharian baru yang berkelanjutan.
Sementara ADB yang diwakili Indah Setyawati dan Dwi Apriyanti, menjabarkan tujuh masukan utama hasil evaluasi LRP Pilot, mulai dari penetapan aturan kelayakan dan perwakilan WTD lebih awal, uji kelayakan usaha, penyaluran modal sesuai alur NOL ADB, perlindungan hak WTD melalui surat komitmen, penguatan inklusivitas dan Grievance Redress Mechanism (GRM), evaluasi objektif per Affected Household (AH), hingga perancangan exit strategy sejak awal.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, BBWS, ADB, konsultan dan komitmen kuat pemerintah daerah, rapat koordinasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak, serta memperkuat ketahanan wilayah pantai utara Jawa secara berkelanjutan. (Red).
