Bandung BEDAnews.com.
DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas revisi Peraturan Daerah mengenai PT. Jasa Sarana terkait dengan upaya percepatan pembangunan tol cisumdawu oleh pemprov Jabar melalui penambahan besaran modal BUMD PT. Jasa Sarana hingga Rp. 2 triliun.
Sebagaimana dikatakan ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin (23/1).
Dikatakan, sebelum penambahan modal dilakukan, terlebih dahulu perda tentang PT Jasa Sarana harus diubah. Pasalnya, dalam perda lama, kewajiban modal dasar Pemprov Jabar untuk penyertaan modal hanya sebesar Rp 1 triliun.
Diungkapkannya. Perdanya tengah direvisi agar modal dasar Jasa Sarana menjadi Rp2 triliun. Rencana penambahan modal dasar BUMD PT Jasa Sarana dibahas secara serius dan ketat oleh DPRD Jabar melalui pembentukan panitia khusus (pansus) yang sudah berjalan sejak akhir 2016 lalu.
Lebih jauh diakui politisi PDIP ini. Penambahan modal PT Jasa Sarana ini, berkaitan dengan rencana BUMD PT Jasa Sarana untuk menjadi pemenang tender proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Ineu menegaskan perda induk pembentukan BUMD ini akan lebih memperkuat arah bisnis BUMD milik Pemprov Jabar tersebut, terkait dengan bergabungnya PT Jasa Sarana dalam konsorsium PT CMNP, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Pembangunan Perumahan (PP) serta PT Brantas Adipraya.
“Sekarang fokusnya Cisumdawu dulu. Kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai,", Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas. Oleh karena itu harus dilakukan percepatan pembangunan. Sebab, selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.@1
