“Anggaran yang diberikan masih sangat minim. Saya harap ini menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” tegas Inggard.
Di samping itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono pun mendukung dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jakarta. Keberadaan Perda KIP sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi sekaligus menjadi syarat Jakarta sebagai Kota Global.
“Pak Ketua Ara, kalau sudah ada kajian dan bahan-bahan terkait Perda KIP mohon diberikan kepada Kami. Wilayah lain sudah punya Perda KIP, tapi Jakarta belum, padahal Kota Global itu kan erat kaitannya dengan Perda KIP, kalau belum kan alangkah naifnya,” tegas Mujiyono. (Red).
Page 6 of 6
