Cianjur, BEDAnews.com
Penyaluran pupuk bersubsidi ternyata masih jauh dari harapan pemerintah terutama dalam hal penyalahgunaan tata cara penyalurannya. Walaupun pemerintah pusat sudah mengatur cara penanganan pupuk bersubsidi yang diperkuat oleh peraturan Bupati, ternyata dilapangan masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola.
Seperti halnya yang terjadi disalah satu kecamatan di wilayah kabupaten Cianjur. Wartawan berhasil menelusuri salah satu kios resmi pupuk bersubsidi yang menjual ke luar kecamatan termasuk melakukan cross check ke si pembeli, dalam pengakuannya si pembeli mengatakan bahwa ia sudah bertahun-tahun melakukan pembelian pupuk bersubsidi tersebut dan tidak ada masalah, bahkan ia pun mengatakan bahwa dirinya bukan anggota PokTan.
Saat konfirmasi ke pemilik kios resmi tapi tidak berhasil menemuinya. Tetapi menurut managernya yang berhasil dihubungi via telepon ia menganjurkan agar menghubungi salah satu distributor yang berada di Cianjur.
Sesuai anjuran dari manager kios resmi tersebut. Maka wartawan berhasil mengkonfirmasi pemilik perusahaan yang berinisial TP, dalam keterangan TP mengakui bahwa di lapangan sering terjadi hala seperti di atas, Ini bukan kesengajaan tapi terpaksa dilakukan karena ternyata para anggota kelompok tani yang sudah terdaftar tidak menebus seluruh pesanannya yang sudah diajukan dalam RDKK sedang di sisi lain kamipun dituntut oleh pihak produsen untuk melunasi pembayaran tepat waktu, pungkasnya.
Sementara itu, menurut Kabid perdagangan di Disperindag kab. Cianjur di ruang kerjanya (11/5), pihaknya sangat berterimakasih atas pantaun yang dilakukan wartawan di lapangan, ini bentuk kerjasama yang baik mengingat kurang efektifnya tim kabupaten dikarenakan keterbatasan personal yang kami miliki.
Hal senada diungkapkan oleh Kasi penyuluh pada Dinas pertanian ibu Soidah di ruang kerjanya,pihaknya sangat kaget sebab dalam setiap laporan periodik oleh para distributor katanya semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan memicu kepada Perhub.
Dari kejadian di atas baik Kabid perdagangan di Disperindag maupun kasi penyuluh di Dinas pertanian kab. Cianjur segera akan melakukan evaluasi dan melakukan klarifikasi ke para distributor sekaligus menekan agar para distributor tidak melakukan atau membiarkan para pengecernya melanggar aturan yang berlaku.
Dalam siaran pers nya, Memperindag telah mengeluarkan aturan baru tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang mana dalam pasal 2 ayat(1) di nyatakan bahwa pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang di awasi peredarannya. Kemudian dalam pasal 9 ayat (5) mengatakan bahwa distributor berkewajiban mengawasi dan menilai pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada para petani, juga dalam pasal 12 dinyatakan bahwa distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya, dan dalam pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila distributor dan pengecer melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai distributor atau pengecer. (HA, Ujang)
